OPOP Jatim Dorong Badan Usaha Legal

One Pesantren One Product (OPOP) yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memacu banyak pesantren untuk untuk mewujudkan Badan Usaha yang Legal dan Aktif, demi menciptakan produk unggul agar dapat diterima pasar.

Sekretaris Umum OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengatakan, saat ini masih banyak ponpes memunculkan suatu produk. Namun dari banyaknya produk tersebut beberapa produk ternyata masih belum dikategorikan unggulan.

“Belum masuknya beberapa produk baru dari pesantren dalam kategori unggulan lebih disebabkan karena legalitas hukum, kemasan dan merk yang belum terdaftar. Akibatnya produk-produk ini  sulit untuk bersaing dipasaran,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari sisi legalitas terdapat tiga permasalahan yang dihadapi OPOP Jawa Timur. Pertama, pesantren dengan badan usaha namun belum berbadan hukum. Kedua, pesantren dengan usaha perorangan atau  belum mempunyai badan usaha dan ketiga, pesantren dengan badan usaha dan berbadan hukum namun pasif.

Tak hanya itu OPOP Jatim juga melakukan dorongan semangat kepada ponpes untuk membuat sebuah produk, tapi juga memfasilitasi terkait legalitas badan usaha yang dimiliki pondok pesantren di Jawa Timur.  Khususnya badan usaha berbentuk koperasi pondok pesantren yang menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan bagi pesantren.

“OPOP Jatim beserta OPD Jatim yang leading sektornya Dinas Koperasi akan mendampingi pesantren di lima bidang, lembaga, pemasaran, jika ada pesantren yang belum berbadan hukum maka ranahnya kelembagaan, jika badan hukumnya koperasi maka akan ada fasilitasi untuk legalitasnya” ungkap Ghofirin yang juga sebagai Direktur Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa).