Pesantren di Sidoarjo, jadi Representasi Pencegahahan Korupsi

SIDOARJO – Peringatan Hari Anti Korupsi (Hakordia) tahun ini diselenggarakan di Pondok Pesantren di Sidoarjo. Bukan tanpa alasan, Pemprov Jatim memilih lokasi tersebut sebagai puncak Hakordia.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut, ajaran di ponpes telah memberikan resonansi yang sangat kuat dalam membangun seluruh sikap, tindakan dan perilaku yang dikemas dalam pengajian pengajian produktif.

“Kami bersyukur di Ponpes Bumi Sholawat setiap Senin rutin menyelenggarakan pengajian yang dihadiri para pejabat di semua tingkatan, baik eksekutif, legislatif dan intelektual, masyarakat umum dengan memberi pencerahan luar biasa,” terang Khofifah, Senin (13/12/2021).

Menurutnya dengan kegiatan ini mampu menghindarkan diri dari tindak korupsi. transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Semoga pengajian tersebut bisa membentuk akhlak dan moral para pejabat dan birokrat kita terhindar dari tindak korupsi,” ucapnya.

Ditambahkan orang nomer satu di Jatim tersebut, pesantren telah memberikan penguatan dan contoh strategis dalam membentuk mental dan perilaku santri yang hebat. Untuk itu, jajaran dari para birokrat selayaknya bersama-sama melaksanakan tugas dengan baik dan tidak terlibat tindak pidana korupsi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengungkapkan, korupsi banyak terjadi akibat kesempatan hingga adanya penyimpangan akhlak maupun moral. Meskipun rambu-rambu aturan penegakan hukum secara berlapis telah dibuat.

“Kalau kita teguh terhadap amanat dan mandat yang diberikan kepada kita dengan penuh akuntabilitas dan tanggung jawab, insyaAllah kita bisa menjalankan amanat itu dengan baik. Hal itu berarti pula kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh regulasi serta tuntunan agama kita. Ditambah lagi telah banyak pengawasan yang dilakukan di internal dan eksternal,” papar dia.

Sementara itu, hadir secara virtual dalam acara tersebut Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firly Bahuri. Dalam sambutannya, Firly menyampaikan, pemerintah daerah sudah sepatutnya mengambil peran dalam pencegahan tindak pidana korupsi di semua lini.

Firli mengakui, korupsi masih sering dijumpai meskipun peraturan undang-undang dan aturan lain sudah ada dan disahkan. Untuk itu kebersamaan memberantas korupsi harus dilakukan setiap masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jatim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan bersama-sama berkomitmen untuk memberantas korupsi. Kami berharap, semangat dan komitmen untuk menjaga bangsa dan negara dari praktik-praktik Korupsi,” ungkapnya

Disisi lain, Pimpinan Ponpes Bumi Sholawat KH Agoes Ali Mashuri atau Gus Ali menambahkan bahwa korupsi harus dilakukan pencegahan. Karena korupsi adalah bentuk dari penyimpangan moral.

“Karena kedua hal tersebut tidak bisa dihitung. Maka pencegahan harus dilakukan dengan kesadaran diri,” tuturnya.