Gubernur Khofifah Minta Izin Pelaku Usaha Lebih Mudah, Dorong Santri Jadi Pengusaha Muda

MALANG – Gubernur Khofifah turut menghadiri Rakor Program Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM Jatim yang dihelat oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Kamis malam (10/6/2021) di Hotel Aria Gajayana, Malang. Pada kesempatan itu gubernur meminta Diskop UKM untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha di Jatim.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai mantan menteri sosial tersebut khususnya ingin lebih memudahkan para pelaku UKM dan IKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Maka dari itu acara tersebut dihadiri oleh pelaku usaha UKM dan IKM sekaligus koperasi. Dalam rakor tersebut bertujuan untuk mengarahkan pelaku usaha dalam menyusun program pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan juga peningkatan kualitas produk pelaku usaha koperasi UKM dan IKM di Jatim.

“Dalam undang-undang cipta lapangan kerja UKM tidak perlu mendaftar maka proses untuk memudahkan semua perizinan, harus dilakukan serentak di semua level dan semua lini,” tegas gubernur.

Menurutnya sektor UMKM, UKM dan IKM juga koperasi di Jawa Timur mengambil bagian penting sekitar 57 persen dalam PDRB Jatim. Sehingga bisa dikatakan bahwa UKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur.

“Menjadi PR dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk mengkoordinasikan kembali dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM kabupaten kota apakah produk-produk mamin masih ada yang sulit mengurus PIRT atau semua sudah tinggal satu langkah sederhana dan mudah untuk diakses semua pelaku UMKM, terutama yang bergerak di makanan dan minuman,” jelas Khofifah.

Ditambahkan gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga untuk masalah perizinan dari BPOM.Karena untuk produk makanan dan minuman harus ada kualifikasi dari bahan-bahan penyusunnya yang harus lolos uji dari BPOM. Maka menurut Khofifah, akses-akses semacam ini harus berseiring dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah.

“Ketiga adalah soal sertifikasi halal. Jadi PR Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim yang pertama adalah PIRT, kedua perizinan BPOM, dan ketiga adalah sertifikasi halal. Pastikan semua lini, di semua level sudah terkonfirmasi bahwa akses dipastikan lebih mudah, dan lebih cepat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga turut dihadiri Sekretaris OPOP Jawa Timur Muhammad Ghofirin, yang memberikan pemaparan terkait program prioritas Gubernur Khofifah, One Pesantren One Product (OPOP).

Pemprov Jatim terus berupaya memberikan stimulus agar pondok pesantren dapat mengembangkan usaha. Hal itu diharapkan mampu turut mendukung pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, sekaligus menjadi agen perubahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui OPOP Jatim ditargetkan hingga di tahun 2024, mampu mencetak satu juta santripreneur, 1000 pesantrenpreneur (1000 produk unggulan), dan 1000 sociopreneur (alumni pesantren yang berwirausaha).

Hal itu mengingat besarnya jumlah pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur sehingga menjadi sebuah potensi besar untuk membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan para santri.

Kegiatan ini pun ditutup dengan penyerahan KUR dan pinjaman dana bergulir pada pelaku usaha UKM dan koperasi di Jatim. Akses modal yang diberikan cukup variatif mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Selain itu jiga digelar penandatanganan Mou kesepakatan bersama dengan Universitas Ma Chung Malang, PT Sasa Inti tbk, dan Bank Indonesia Kanwil Jatim terkait kerjasama pengembangan potensi daerah dan SDM di Jatim dan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.